Kementerian PANRB mulai melakukan kegiatan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, Senin (29/08) dijadwalkan bagi Deputi III oleh Kementerian PANRB. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian III.

Kegiatan terkait Reformasi Birokrasi Kedeputian III meliputi delapan area perubahan berupa manajemen perubahan, penataan RPP Peraturan Perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pengawasan.

Dalam mendukung ketercapaian tujuan Reformasi Birokrasi pada area manajemen perubahan telah dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Tahun 2022 melalui Nota Dinas Nomor 0T.5/112/D/III.M.EKON.1/01/2022, penetapan dan pengukuhan Agen Perubahan, pembekalan Agen Perubahan, penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi III, dan penyampaian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Deputi III kepada Inspektorat. Kegiatan Reformasi Birokrasi tidak hanya dilaksanakan oleh Anggota Timlak Reformasi Birokrasi, tetapi didukung pula dengan adanya komitmen pimpinan unit dalam pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Unit. Timlak Reformasi Birokrasi Deputi III telah melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik pada tingkat unit maupun tingkat kementerian dengan melakukan komunikasi aktif melalui media Whatsapp Group, virtual meeting, maupun persuratan. Monitoring dan evaluasi hasil kinerja Timlak Reformasi Birokrasi Deputi III dilakukan secara intensif untuk membahas isu Reformasi Birokrasi di Kedeputian III.

Kegiatan Reformasi Birokrasi pada aspek penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan di tahun 2022 diimplementasikan melalui penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengurangan PMN Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, RPP tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Pertambangan, Revisi Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE), Revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, PP Nomor 102 tahun 2021 tentang penambahan PMN di BPUI untuk menyelamatkan polis Jiwasraya, PP terkait pembentukan holding untuk restrukturisasi BUMN, RPP PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), RPP Pembubaran Perusahan (Perseroan), RPP PMN kepada PT Garuda Indonesia, PP 101 tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia, RPP Restrukturisasi BUMN, RPP Restrukturisasi PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia dan PT Senen Kupang, RPP PMN BUMN, dan pembentukan Bullion Bank.

Penyederhanaan organisasi dengan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dilakukan pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi. Penyusunan Anjab/ABK, Standar Kompetensi Jabatan, dan Peta Jabatan juga telah dilakukan sebagai penguatan area perubahan.

Penguatan tata laksana Kedeputian III didukung dengan optimalisasi pengelolaan arsip Deputi III dan penyusunan Peta Proses Bisnis pasca penyederhanaan organisasi melalui penyusunan draft Permenko tentang Peta Proses Bisnis.

Area perubahan penataan sistem manajemen SDM dilingkungan Kedeputian III diperkuat dengan pelaksanaan Coaching Clinic Internal Kedeputian III pasca Pelantikan Jabatan Analaisis Kebijakam dan Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Media Publikasi Dalam Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Pada area perubahan pelayanan publik, Deputi III terus menjalin koordinasi untuk mendorong target vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Indonesia menempati peringkat 25 dari 180 negara anggota WHO dalam penanganan pandemi berdasarkan Global COVID-19 Index (GCI) dan menempati peringkat pertama di Asia Tenggaran berdasarkan COVID-19 Recovery Index yang dirilis Nikkel Asia per-Agustus tahun 2022. Penilaian tersebut didasarkan oleh beberapa poin yang salah satunya adalah vaksinasi. Melalui peran monitoring yang dilakukan Deputi III atas capaian KPI dan pengembangan usaha holding, pelayanan publik berupa Holding Ultra Mikro telah mencapai 66,9% dari target 2025. Pelayanan publik berupa Piloting Program Kompor Induksi tahap I telah mencapai 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali dan Solo melalui peran Deputi III dalam pembentukan Tim Percepatan Program Konversi LPG ke Kompor Induksi. Pada kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Harga BBM (JBKP) Pertalite dan BBM JBT (Solar), Deputi III melaksanakan peran koordinasi terhadap K/L teknis dalam melakukan perhitungan (exercise) volume kuota dan formula harga BBM sehingga terdapat penetapan dan kesepakatan atas besaran kuota BBM dan perhitungan subsidi serta kompensasi yang selaras antar K/L. Dalam hal pemenuhan hak akses informasi publik bagi masyarakat, Deputi III juga telah mengembangkan beberapa platform media untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Instagram (@d3perekonomianri), Twitter (D3Perekonomian), Facebook (Deputi 3 Perekonomian RI), Channel Youtube (D3 Ekon), dan Website (deputi3.ekon.go.id) yang menyajikan informasi kegiatan kedeputian.

Penguatan akuntabilitas di Kedeputian III diimplementasikan melalui evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Manajemen Risiko, refocusing anggaran dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tupoksi, dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Deputi III terus mengupayakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berbagai agenda Reformasi Birokrasi unit dan perbaikan pada pemenuhan perubahan dari 8 area perubahan yang disyaratkan oleh kemenpan RB, serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan dibidang perekonomian.

Published On: August 31st, 2022 / Categories: Berita /